Blogroll

Pemerintah selalu mengoptimalkan perbaikan penegakan undang-undang di sektor perlindungan customer dan metrologi sah di Tanah Air. Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen. Terakhir, pada awal Januari 2013, Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan bersama dengan Kepala Bareskrim POLRI Irjen Pol Sutarman, dan disaksikan oleh Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menandatangani Nota Kesepahaman terkait hal tsb.

Menteri Perdagangan RI menyampaikan bahwa kerjasama ini diharapkan bisa menaikan keterpaduan operasional dalam penanganan tindak pidana di sektor perlindungan pelanggan and metrologi benar yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Pelanggan (PPNS-PK), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal (PPNS-MET), yang disupport oleh Penyidik Kepolisian Negara Kita Indonesia.

Pada peluang tsb dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Standardisasi serta Perlindungan Konsumen Nus Nuzulia Ishak dengan Direktur Jenderal Pengolahan and Pemasaran Hasil Pertanian yang juga selaku Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini dan Kepala Badan Pengawas Obat & Makanan Lucky S. Slamet mengenai Kerjasama Pengawasan Barang Guna Produk Non Pangan, Pangan olahan, and Pangan Segar.

Dirjen SPK Nus Nuzulia Ishak menegaskan bahwa usaha sama ini ingin bisa menaikan efektivitas pengawasan barang beredar mencangkup produk non pangan, pangan olahan, and pangan segar khusus dalam rangka melindungi customer.

Selain tsb, kerja sama ini juga dibolehkan menjadi wadah pertukaran pengumuman terkait pengawasan peredaran produk non pangan, pangan olahan & pangan segar yang beredar di pasar. Dan pastinya meningkatkan pemberdayaan terhadap Kerja Mikro, Mungil & Menengah.

Objek pengawasan guna produk non pangan, antara lain mencakup pemenuhan standar, pencantuman label, instruksi penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Negara Kita Indonesia, sedangkan untuk produk pangan segar and pangan olahan mengcover aspek keamanan, kualtas, & gizi serta pemberian label.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesapahaman ini, maka penegakan hukum diijinkan dilakukan secara lebih intensif sehingga meminimalisir keberadaan barang yang tdk cocok dengan aturan persyaratan perundang-undangan. menjadilah bagian Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen.

Sasarannya disamping untuk perlindungan konsumen, juga buat pengamanan pasar di dalam negeri, sekaligus mendukung terciptanya kepastian UU dalam berusaha untuk dibolehkan menarik investasi di Negara Kita Indonesia .

Selain tersebut, kerjasama ini juga dilakukan sebagai antisipasi supaya produk-produk yang beredar di daerah Indonesia sesuai dengan kaedah keselamatan, sekuriti serta kesehatan serta lingkungan hidup and layak dimanfaatkan, digunakan, serta dikonsumsi oleh kamu.

Leave a Reply